Edukasi Media Literasi Bagi Masyarakat

Media massa, apakah itu radio, televisi, surat kabar ataupun media on-line memiliki kekuatan tertentu dalam membentuk opini publik. Opini publik, sesungguhnya bukanlah satu-satunya efek dari kekuatan media massa. Dalam perspektif psikologis, media massa dipandang memiliki 3 level pengaruh; yakni pengaruh dalam level kognisi (pengetahuan), level efeksi (sikap), dan level behavioral (perilaku).

Dalam tradisi masyarakat demokrasi, keberadaan hak –hak warga Negara sangat dijaga dan dijunjung tinggi. Pada kasus di media massa; jika seseorang diberitakan dan ternyata berita itu salah; maka orang tersebut dapat menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya. Tetapi di Indonesia, tidak jarang terjadi pelanggaran hak orang yang masih dalam pemeriksaan, terkadang makna beritanya mengarah pada penuduan, Ini sangat berbahaya. Oleh karena itulah, perlu dikembangkan kesadaran masyarakat akan hak nya dalam berhadapan dengan media massa. Dilingkup media penyiaran (radio dan televisi), sekarang ini Negara telah menjamin kgiatan pengawasan isi media radio dan televisi. keberadaan UU Penyiaran (UU 32/ 2002) memberikan kesempatan bagi masyarakat  luas untuk membentuk sebuah wadah yang berperan dalam mengawasi isi media penyiaran. Pasal 52 UU Penyiaran (UU 32/ 2002) menyebutkan bahwa :

1).  Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

2). Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.

3). Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Dengan adanya amanat UU penyiaran tersebut kiranya warga masyarakat dapat membentuk organisasi yang berperan “menjaga”  lingkungannya dari siaran radio dan televise yang tidak sesuai dengan amanat perundangan. Kegiatan – kegiatan yang dapat dikembangkan oleh lembaga ini diantaranya:

1). Melakukan pemantaun siaran radio dan televisi

2). Melaporkan isi siaran radio dan televisi yang tidak sesuai dengan nilai norma agama dan norma susila

3). Melakukan pertemuan publik membahas dan mendiskusikan isi siaran radio dan televisi

4). Memberikan penyadaran kepada masyarakat bagaimana menyikapi isi media

5). Bekerjasama dengan pihak stasiun  penyelenggara siaran radio dan televisi dalam penyusunan program siaran

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat mengambil peran sebagai pengelola pengawasan isi siaran radio dan televisi;  sebagaimana tertuang pada pasal 52 UU penyiaran. Lewat kelompok Informasi Masyarakat (KIM), kita bisa kembangkan media literasi bagi masyarakat luas.

Sensus Pertanian 2013 ( ST2013 )

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, penyelenggaraan sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik disebutkan bahwa waktu penyelenggaraan sensus penduduk adalah pada tahun berakhiran 0 ( nol ), sensus pertanian pada tahun berakhiran 3 ( tiga ), dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran angka 6 ( enam ). Penyelenggaraan Sensus Pertanian dilakukan oleh BPS sejak tahun 1963. Artinya Sensus Pertanian 2013 (ST2013) adalah yang keenam kalinya. Kegiatan pertanian yang dicakup dalam sensus pertanian sebelumnya dan dalam ST2013 meliputi 6 subsektor, yaitu : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

ST2013 merupakan kegiatan besar sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dalam beberapa tahapan, baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Persiapan ST2013 sudah dilaksanakan mulai tahun 2010, sedangkan pelaksanaannya diawali dengan kegiatan Updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) yang dilakukan pada tahun 2012. Puncak kegiatan ST2013 dilakukan pada bulan Mei 2013 dengan melakukan Pencacahan Lengkap Usaha Pertanian. Kemudian, dilanjutkan dengan Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (SPP)pada bulan November 2013 dan Survei Subsektor di tahun 2014. Data yang dihasilkan dari kegiatan ST2013 dapat memberikan gambaran secara actual mengenai kondisi pertanian di Indonesia yang sangat berguna bagi perencanaan pembangunan dan merupakan data yang sangat dirunggu serta diharapkan oleh semua pihak.

Tujuan Umum ST2013

1.Mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas tentang pertanian di Indonesia.

2.Mendapatkan kerangka sampel ( sampling frame ) yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk Survei-survei di sektor pertanian.

3.Memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, jumlah pohon dan ternak, distribusi penguasaaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas, dan sebagainya. Hasil pencacahan lengkap ST2013 juga akan digunakan sebagai angka patokan (benchmarks) untuk survei-survei  di sektor pertanian.

Landasan Hukum

Pelaksanaan ST2013 didasarkan pada :

1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3.Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4.Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah; dan

5.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

               

INFO KESEHATAN

Kebanyakan buah manggis dikonsumsi dalam keadaan segar. Rasanya asam manis segar. Karena buahnya mengandung gula sakrosa, dekstrosa, dan levulosa. Komposisi bagian buah yang dimakan per 100 gram meliputi 79,2 gram air, 0,5 gram protein, 19,8 gram karbohidrat, 0,3 gram serat, 11 mg kalsium, 17 mg fosfor, 0,9 mg besi, vitamin B2 (riboflavin) 0,06 mg, dan vitamin B5 (niasin) 0,1 mg. Buah manggis menjadi komoditas buah yang berkhasiat untuk kesehatan dan kecantikan karena kaya vitamin C, juga memiliki antioksidan yang menangkap radikal bebas dan mencegah kerusakan sel sehingga proses degenerasi sel terhambat.

Mungkin sudah lama ada yang meyakini bahwa buah manggis itu berkhasiat, tetapi soal manfaat kulit buah manggis baru belakangan ini “naik daun”. Warna kulit manggis yang ungu diyakini kaya akan zat antioksidan kuat. Selain dimanfaatkan sebagai pewarna alami, kulit buah manggis dapat menjadi bahan baku obat – obatan. Kulit dari si ratu buah tropis ini dapat menghasilkan senyawa xanthone, yaitu zat yang terbentuk dari hasil isolasi kulit buah manggis.

Xanthone adalah suatu bahan kimia aktif, xanthone inilah yang mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksidan sehingga dapat menangkal radikal bebas dan mencegah kerusakan sel atau menghambat proses degenerasi sel (menghambat penuaan). Hal ini sangat penting apalagi di zaman sekarang, kita banyak terkontaminasi oleh bahan – bahan kimiawi, polutan, dan bahan tiruan lain, yang semua itu sudah tidak terelakkan lagi. Xanthone juga mampu mengontrol penyakit degenerative, seperti arthritis, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan terapi penyakit kardiovaskulars seperti penyakit jantung iskemik, hipertensi, dan penyumbatan pembuluh darah (atherosclerosis).

Xanthone memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, terutama kesehatan kardiovaskuler, seperti mengatasi sakit jantung, aterosklerosis, hipertensi, thrombosis, juga dapat memperlebar pembuluh darah dan memperlancar peredaran darah. Bukan hanya sebagai antioksidan, xanthone juga antikanker, antijamur, antibakteri, antimikroba, dan antiradang. Kemampuan itu dapat menyembuhkan berbagai penyakit, seperti gangguan radang saluran kemih, peredaran usus, wasir, disentri, dan diare.

Hasil penelitian menunjukkan, ekstrak kulit manggis mempunyai aktivitas melawan sel kanker meliputi breast, liver, dan leukemia. Belakangan para ilmuan juga sedang melakukan uji potensi kulit buah manggis sebagai obat HIV.

www.minumaninstanherbal.com

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBHCHT

Setelah mengikuti seminar tentang cukai jadi lebih mengerti tentang apa cukai itu dan apa saja produk yang kena cukai. Cukai yang diserahkan kepada pemerintah bisa diserap atau dimanfaat kan untuk masyarakat asalkan,tepat saran,output dan outcome yang akan dicapai jelas dan terukur,ada indikator yang digunakan, pelaksanaan nya transparan dan akuntabel, pertanggung jawaban nya jelas, dilaksanakan evaluasi pelaksanaan secara regular, sebaiknya ada pendampingan ( asistensi ) terutama dalam pengembangan kapasistas SDM dan pengelolaan keuangan nya.

Pengertian cukai

Cukai adalah : pungutan Negara yang dikenakann terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, yang ditetapkan dalam undang – undang tentang cukai.

Barang – barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, karena :

*Konsumsinya perlu dikendalikan

*Peredaran nya perlu diawasi

*Pemakaian nya dapat menimbulkan dampak negative di masyarakat

Obyek Cukai

1.Etil Alkohol atau Etanol (EA), diperoleh secara peragian/penyulingan.

2.Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) : bir, liquor, brandy, wine, whisky dll

3.Hasil tembakau : sigaret kretek, cerutu, tembakau iris, kelembak menyan, rokok klobot.

Bupati / Walikota memiliki tanggung jawab untuk menggerakan, mendorong dan melaksanakan kegiatan DBHCHT sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing – masing, menyusun rancangan program / kegiatan dan penganggaran DBHCHT, menyusun laporan alokasi penggunaan DBHCHT, menyampaikan laporan alokasi penggunaan DBHCHT kepada gubernur.

Peran Gubernur memiliki tanggung jawab untuk menggerakan, mendorong dan melaksanakan kegiatan DBHCHT sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing – masing, menyusun rancangan program /kegiatan dan penganggaran serta konsolidasi atas rancangan program kegiatan DBHCHT dari bupati/walikota, menyusun laporan alokasi penggunaan DBHCHT dan laporan konsolidasi atas laporan alokasi penggunaan DBHCHT dari bupati/walikota, menyampaikan laporan alokasi penggunaan DBHCHT dan laporan konsolidasi atas laporan alokasi penggunaan DBHCHT dari bupati/walikota kepada menteri keuangan.